Aspek Tulisan Halal Dari Segi Ekonomi

www.gunadarma.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keingintahuan masyarakat tentang kehalalan makanan atau minuman yang dikonsumsinya  sangatlah besar. Maka dari itu pemerintah wajib melindungi masyarakat akan kehalalan makanan ataupun minuman yang dikonsumsinya.

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Pemerintah pun telah mengatur mengenai hal ini dalam aturan yang telah berlaku, yakni UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 30 ayat 1 UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

a.                   Nama Produk

b.                  Daftar bahan yang digunakan

c.                   Berat bersih atau isi bersih

d.                  Nama dan alamat pihak yang memproduksi atan memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia.

e.                   Keterangan tentang halal

f.                   Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

1.2  Tujuan

Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui aspek tulisa halal dari segi ekonomi. Selain itu makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Halal

Halal (حلال, halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dll). Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk pangan ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia–secara spesifik Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Mendapatkan Sertifikat Halal dan mencantumkan tanda atau tulisan halal pada label produk adalah cara untuk melindungi umat dari mengonsumsi produk yang tidak halal, dan untuk mendukung hak informasi bagi konsumen agar mengetahui kehalalan suatu produk. Tahun 2001 keluar SK Menteri Agama No 518 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK no 519 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dan SK no 525 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Peraturan-peraturan tersebut menjadi kontroversial dan ditolak semua pihak. Pada tahun 2003, RPP tentang Jaminan Produk Halal yang pernah dikeluarkan dan diusulkan untuk dinaikan menjadi RUU oleh Pemerintah dalam hal ini Departeman Agama ditolak oleh semua pihak dari mulai asosiasi konsumen muslim, asosiasi konsumen, industri, dan para pakar serta ulama karena sarat komersialisme dengan menggunakan dalih untuk melindungi umat.

Untuk saat ini RUU tentang Jaminan Makanan Halal telah sampai di Kementerian Hukum dan HAM dan yang terakhir sudah sampai pada Sekretariat Negara (Setneg). Dan rancangan ini dinyatakan telah mengakomodir masukan semua pihak-pihak terkait. Selama ini upaya pemerintah dan produsen untuk melindungi umat dari mengkonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui Sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk.

Peraturan-peraturan yang ada saat ini yaitu UU No 7/1996 tentang Pangan, PP No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan UU no 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dengan jelas mengatur cara pencantuman tanda (tulisan) halal berikut sanksi hukum yang jelas.
Secara teknis tentang pencantuman label ''halal'' Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan SK No : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan Higiene Pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan higiene pengolahan makanan menurut syariat Islam.
Menteri Kesehatan juga mengeluarkan No 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan ''Halal'' pada Label Makanan pada pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan ''Halal'' wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal. Pada pasal 10 ayat 1 Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. Ayat 2, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperoleh Fatwa. Ayat 3, Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan. Pasal 11, Persetujuan pecantuman tulisan ''Halal'' diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1 diatur Berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktur Jenderal (Dirjen) memberikan :

a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat ''HALAL''.

b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat ''HALAL''.

3.1 Kesimpulan

Jadi, keingintahuan masyarakat yang tinggi akan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsinya mendorong pemerintah semakin selektif untuk memberikan label halal pada

produk-produk yang baru. Karena pemerintah mempunyai peran yang besar untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak layak untuk di konsumsi.

Sumber Referensi :

1.      http://uulluumm.blogspot.com/2009/09/ruu-halal-dan-haram-makalah-artikel.html

2.      http://id.wikipedia.org/wiki/Halal